REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  -- Partai Demokrat ikut memonitor seluruh pelaksanaan pilkada serentak yang baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Dari hasil monitoring ini, Demokrat memberi beberapa catatan yang harus dievaluasi dan diperbaiki dalam penyelenggaraan pilkada di tahap kedua tahun 2017 nanti.

Ketua Komisi Pemenangan Pemilu (KKP) Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), ada beberapa hal yang masih menjadi beberapa catatan di pilkada ini. Menurut Ibas, selain adanya penundaan pelaksanaan pilkada di beberapa daerah, juga ada catatan tentang masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut memilih di pilkada.

Meskipun, hal ini tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah yang melaksanakan pilkada. Tapi, ada beberapa daerah yang tingkat partisipasinya lebih rendah dibanding daerah lain, seperti Tangerang Selatan. “Ini jadi koreksi bersama agar sosialisasi dilakukan terus menerus untuk pilkada dari rakyat untuk rakyat,” kata Ibas di kantor DPP Partai Demokrat, Rabu (9/12).

Ibas menambahkan, Demokrat juga masih melihat adanya isu praktek politik uang dalam pilkada serentak ini. Namun, Demokrat tidak merinci detail politik uang ini terjadi dimana dan dilakukan oleh partai apa.

Masih adanya isu politik uang ini menjadi catatan untuk seluruh penyelenggara dan peserta pilkada agar dapat berjalan secara damai dan bermartabat. Meskipun, secara menyeluruh, sampai saat ini belum ada laporan soal kegaduhan di pilkada serentak.

Menurut Ibas, hal itu karena tugas dari seluruh unsur penyelenggara dilakukan dengan baik. KPU, Bawaslu, TNI dan Polri berhasil menjalankan tugasnya dengan baik untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama pilkada berlangsung.

“Kami juga ingin mengucapkan selamat pada seluruh parpol yang menjaga ketertiban dan kedamaian selama pilkada,” kata Ibas menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika