REPUBLIKA.CO.ID,  SEMARANG -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengakui praktik politik uang terjadi hampir menyeluruh di daerah penyelenggara Pilkada Serentak 2015. Hal ini disampaikannya, saat memantau pelaksanaan Pilkada Serentak di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Rabu (9/12).

Menurutnya, Pilkada Serentak yang menjadi sejarah bangsa ini berlangsung lancar. Yang  disayangkan masih adanya praktik politik uang yang tertangkap tangan. “Tak hanya di Semarang, di daerah lain hampir menyeluruh,” tegasnya.

Praktik politik uang yang terjadi hampir di seluruh daerah, lanjut Tjahjo, semakin membuktikan persoalan ini menjadi salah satu hal penting yang harus disikapi secara serius oleh Pemerintah.

Menurut dia, antisipasi terjadinya politik uang perlu dilakukan dalam revisi Undang-Undang Pilkada. “Termasuk pada persiapan regulasi terkait pemilihan presiden dan wakil presiden periode mendatang,” tegasnya.

Sebagai evaluasi, pihaknya juga akan terus memantau praktik politik uang pada pilkada di seluruh daerah untuk kemudian direkapitulasi agar diketahui kasusnya meningkat atau menurun. “Kami harus bahas dengan DPR, apakah ada kemungkinan pasangan calon bisa gugur, dibatalkan atau bagaimana, jika ada praktik politik uang,” tambah Tjahjo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika