REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Perdana Menteri Australia yang terguling, Tony Abbott, mengaku memiliki tanggung jawab sebagai bekas perdana menteri dalam melontarkan komentar tentang perlunya kalangan masyarakat Islam melakukan reformasi dan pencerahan.
Komentar Abbott menuai banyak kecaman, setelah menyerukan perlunya reformasi keagamaan bagi umat Islam saat ini, disebabkan oleh aksi-aksi terorisme yang membunuh atas nama agama.
Kecaman itu termasuk dari PM Malcolm Turnbull sendiri, dan pihak oposisi bahkan menyamakan Abbott dengan Donald Trump. Namun Abbott bersikukuh bahwa dia memiliki tanggung jawab untuk bicara terus-terang mengenai isu penting ini dalam kapasitasnya sebagai bekas perdana menteri.
Menurut dia, para teroris semata-mata berpikir bahwa mereka melaksanakan perintah dari Tuhannya. "Salah satu tanggung jawab saya sebagai bekas perdana menteri adalah senantiasa bicara mengenai isu penting," katanya seperti dikutip dalam wawancara radio, Jumat (11/12) lalu.
"Problem nyata, bukan cuma di negara kita tapi juga di banyak negara lainnya, adalah adanya kelompok orang yang membunuh atas nama tuhan," kata Abbott.
Dia juga membela sikapnya yang ingin meningkatkan keterlibatan Australia dalam konflik di Suriah. "Jangan gara-gara ISIS yang saya sebut sekte kematian menantang perang terus kita tidak mau meladeninya," kata Abbott. "Jika mereka tidak dilawan, mereka akan terus berkembang."
PM Turnbull menyatakan komentar Abbott itu adalah haknya. "Namun satu hal yang kita harus berhati-hati, dan saya yakin Tony setuju, adalah bermain dalam irama gendang musuh serta menyalahkan seluruh umat Islam atas perbuatan segelintir orang," jelas PM Turnbull.
Abbott juga menyatakan akan tetap bertahan sebagai anggota DPR Australia (House of Representatives) paling tidak hingga pemilu mendatang. Dia akan membicarakan masa depan politiknya dengan keluarganya selama periode Natal mendatang.
"Saya akan tetap menjalankan amanat konstituen di dapil Warringah dan rakyat Australia sebagai anggota parlemen periode ini," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika