REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menghadiri acara peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional di Istana Negara, Jumat (11/12). Dalam acara yang dihadiri para pegiat HAM itu, Jokowi menyebut polisi merupakan salah satu pihak yang paling banyak diadukan dalam kasus pelanggaran hak asasi.
"Saya tahu memang polisi saat ini paling banyak diadukan warga ke Komnas HAM. Kapolri juga sekarang ada di sini," kata Presiden.
Oleh karenanya, dia menilai, perlu ada pembenahan agar aparat penegak hukum tidak melanggar HAM ketika menjalankan tugas. Apalagi, menurut Jokowi, banyak juga polisi yang giat menyuarakan HAM di lingkungan masyarakat.
"Saya mengapresiasi, misalnya di Polres Jakarta Utara yang serius mengupayakan HAM di lingkungannya," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Polres Jakarta Utara beberapa waktu lalu meluncurkan program yang bernama Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pelayanan Publik.
Presiden melanjutkan, Hak Asasi Manusia seperti kebebasan berekspresi, bersosialisasi dan beragama sebenarnya telah dijamin oleh negara yang dikukuhkan lewat Undang-Undang. Namun, pada prakteknya masih banyak hak-hak warga negara yang dilanggar. Jokowi menilai, perlu ada sinergi antara Komnas HAM, aparat penegak hukum dan lembaga peradilan agar setiap warga negara mendapatkan haknya seperti yang dijamin dalam Undang-Undang.
"Kita ingin nilai-nilai kemanusiaan jadi dasar hubungan pemerintah dengan rakyat," kata Presiden.
Ia kemudian menyerukan agar kekerasan dan diskriminasi terhadap kebebasan berekspresi dihentikan. Namun, di sisi lain, Jokowi juga mengingatkan agar kebebasan berekspresi ditunjukkan dengan cara yang beretika.