REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Plt Pimpinan KPK, Johan Budi SP mengakui bila kelompok Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) telah membawa perubahan positif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Johan Budi mengatakan dengan adanya kelompok tersebut, telah membebaskan 400 pasangan miskin dari pungli (pungutan liar) ketika pengurusan dokumen identitas hukum. Kini, kata dia, banyak perempuan mulai kritis menanyakan asal uang yang diberikan suaminya. 

"Beberapa istri juga tidak lagi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, seperti kendaraan dinas," kata Johan saat dihubungi, Sabtu (12/12). 

(Baca Juga: Perempuan Anti Korupsi Targetkan Capai Satu Juta Agen).

Para perempuan antikorupsi itu, Johan mengatakan, juga mulai secara serius memperkenalkan dan mengajarkan tentang kejujuran pada keluarga. Selain itu, mereka juga memberikan konteks kejujuran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. "Terutama mengajarkan kepada anak-anak mereka," ujar Johan.

Untuk itu, KPK dan AIPJ di tahun 2016 akan memperluas program SPAK di 34 Provinsi di Indonesia dan menjangkau satu juta orang, termasuk 800 ribu perempuan di antaranya.  "SPAK ini telah menjadi salah satu program yang bersinergi dengan deputi pencegahan KPK," katanya. 

Johan menambahkan, sekarang ini kondisi korupsi sangat memprihatinkan. Peran istri yang seharusnya mengingatkan suami, menurut dia, malah ikut terlibat bersama melakukan korupsi.

"Makanya SPAK digencarkan, mungkin 10 tahun lagi kita baru dapat menikmati hasilnya seperti James Bond 007. Intinya perempuan sebagai agent of change," ujarnya. 

Sebelumnya, program SPAK diluncurkan pada 22 April 2014 dan dicanangkan sebagai gerakan nasional pada 21 April 2015. Setahun terakhir, program tersebut sudah melatih perempuan Indonesia di 13 Provinsi dan telah melahirkan 499 agen SPAK dari berbagai latar belakan. Ada ibu rumah tangga, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dosen, guru, tokoh agama, pengusaha, mahasiswa, tokoh masyarakat dan aktivis.

Ikuti Whatsapp Channel Republika