REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Skandal pencatutan nama Jokowi-JK memunculkan keinginan DPR untuk membentuk panitia khusus (pansus) Freeport.
Dalam pengaduannya, Menteri ESDM Sudirman Said menegaskan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai pencatut yang bertujuan meminta rente 20 persen saham PT Freeport Indonesia.
Menurut Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto, pihaknya sangat mendorong agar panitia khusus Freeport itu segera terwujud.
"PAN mendukung usulan (pembentukan) pansus. Saya kira, lebih cepat lebih baik. Dan saya siap menjadi salah satu inisiator. Sehingga kita bisa membongkar semuanya," ujar anggota Komisi II DPR RI itu dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (12/12).
Kini, skandal yang marak disebut skandal "Papa Minta Saham" tersebut sedang diusut Majelis Kehormatan Dewan (MKD). Namun, Yandri berpendapat, dinamika di MKD dapat berjalan beriringan dengan upaya pembentukan Pansus Freeport.
Sehingga, ke depannya, sambung Yandri Susanto, perhatian masyarakat tak terserap hanya pada persoalan yang tak terlalu berimbas nyata bagi ekonomi nasional.
"MKD itu urusan internal DPR. Tetapi janganlah carut-marut di internal DPR itu bikin kita terlena. Karena ini (Freeport) adalah 'ikan besar', sumber duit, untuk melanggengkan kekuasaan." tukas dia.