REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Central Asia Tbk memproyeksikan pertumbuhan kredit di kisaran 10 persen dalam rencana bisnis bank (RBB) 2016.
Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan, dalam RBB 2016, BCA mencantumkan target pertumbuhan kredit 10 persen karena melihat kemampuan ekonomi saat ini.Namun, di kuartal IV-2015 ini dia melihat laju pertumbuhan ekonomi trennya membaik.
"Kalau nanti ternyata ekonomi trennye membaik, kita sambut sampai 14 persen, dari segi likuiditas dan CAR kita sanggup," jelasnya di Jakarta, Senin (14/12).
Jahja menyatakan, akan segera menyampaikan RBB 2016 kepada regulator. Menurutnya, proyeksi pertumbuhan kredit tersebut masih bersifat sementara. Sebab, RBB masih bisa direvisi lagi pada Juni 2016. Jika BCA melihat perbaikan di kuartal pertama dan kedua 2016, RBB akan diubah.
Menurutnya, pertumbuhan kredit tahun depan akan didorong oleh penyaluran kredit di sektor infrastruktur. Jika proyek infrastruktur pemerintah sudah mulai jalan, dipastikan akan banyak permintaan dari sektor infrastruktur. Dia juga melihat adanya permintaan di sektor investasi, namun dalam jumlah yang belum terlalu besar. "Kalau misalnya ekonomi kembali membaik, APBN lancar, daya beli meningkat lagi, pertama sektor konsumsi yang meningkat, seperti makanan dan pakaian," ungkapnya.
Di sektor konsumer, Kredit Perumahan Rakyat (KPR) diperkirakan masih akan positif. Namun, pertumbuhan KPR masih tergantung dengan tingkat bunga yang ditawarkan. Jika bunga KPR di bawah 10 persen, maka akan berkembang. Menurutnya, KPR BCA masih akan berkembang karena perusahaan berani menawarkan bunga di kisaran 8,8 persen.
Sementara itu, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) diproyeksikan di kisaran 10 persen pada 2016. Sedangkan Bank Indonesia menargetkan pertumbuhan DPK di kisaran 13-14 persen tahun depan. Menurutnya, target tersebut diasumsikan karena kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty akan berjalan tahun depan. Dana-dana dari luar akan masuk ke dalam negeri, sehingga mendorong pertumbuhan DPK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika