REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia dengan Bank Sentral Australia (Reserve Bank of Australia) menandatangani kerja sama Bilateral Currency Swap Arangement (BCSA). Kerja sama tersebut dalam jangka panjang diharapkan dapat memperkuat cadangan devisa (cadev) Indonesia.
Kepala Departemen Internasional Bank Indonesia Aida Budiman menjelaskan, bilateral currency swap merupakan salah satu instrumen Bank Indonesia dalam kebijakan campuran yang bertujuan menjaga pilar stabilitas. Dengan adanya kerja sama tersebut, dapat berguna dalam jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan mata uang dolar AS, serta meningkatkan pendalaman pasar keuangan.
"Kerja sama ini akan memperkuat ketahanan sektor eksternal karena adanya fasilitasi mata uang tadi bisa meningkatkan hubungan ekonomi antara kedua negara baik perdagangan maupun investasi, serta menguatkan cadangan devisa kita," jelasnya dalam diskusi bersama media di kantor pusat Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (15/14).
Aida mengatakan, Australia dipilih karena keterkaitan ekonomi yang erat dengan Indonesia. Australia termasuk 10 besar mitra dagang Indonesia dari sisi perdagangan maupun investasi. Dolar Australia juga menjadi salah satu mata uang utama global. Namun, selama ini transaksi perdagangan antara Indonesia dengan Australia masih didominasi dolar AS. Hanya sebagian kecil perdagangan yang menggunakan mata uang dolar Australia.
Bahkan, 80 persen transaksi perdagangan Indonesia dengan berbagai negara dilakukan dalam dolar AS.
"Dengan instrumen BI ini akan menstimulasi dan memfasilitasi berbagai mata uang sehingga menjadi familiar untuk digunakan pelaku pasar," ungkapnya.
Sebelumnya, BI telah melakukan kerja sama bilateral currency swap dengan Cina dan Korea. Perjanjian BCSA dengan Cina memungkinkan swap mata uang lokal antara kedua bank sentral senilai 15 miliar dolar AS, dan akan di top up lagi menjadi 20 miliar dolar AS dalam waktu dekat. Sedangkan perjanjian BCSA Indonesia dengan Korea memungkinkan swap ekuivalen 10 miliar dolar AS. Ke depan, BI akan selalu melihat keperluan kerja sama serupa dengan negara lain.