REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- PT Pos Indonesia sebagai salah satu Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) mendukung pengembangan Gerakan Halal di Indonesia.
Direktur Utama PT Pos Indonesia, Gilarsi Wahyu Setijono mengatakan, ada dua bentuk dukungan PT Pos untuk menyukseskan gerakan halal berkembang pesat. Salah satunya menyiapkan generasi yang memiliki kompetensi di bidang kehalalan.
Gilarsi menyebutkan selama ini perusahaan yang dipimpinnya memiliki sekolah tinggi. Untuk mengembangkan gerakan halal maka ia mengatakan akan menambahkan materi soal kehalalan dalam kurikulumnya
"Yang pertama kita punya Sekolah Tinggi Logistik atau Politeknik Logistik milik PT Pos. Ini tinggal saya mereview kurikulumnya. Bahwa kehalalan masuk dalam kurikulumnya. Jadi saya ingin kalau orang mau belajar halal tempatnya ada di sekolah tingginya pos ini," katanya kepada Republika.co.id usai menjadi pembicara dalam Workshop Nasional Gerakan Halal di Gedung Serba Guna Salman Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Selasa (15/12).
Penambahan kurikulum kehalalan ini dalam rangka menciptakan ahli-ahli di bidang halal untuk mendukung Indonesia menjadi kiblat gerakan halal dunia. Menurutnya jika gerakan halal itu diseriusi oleh pemerintah, akan membutuhkan banyak tenaga kerja.
PT Pos akan membantu menciptakan insan-insan yang ahli dalam bidang industri kehalalan. Terutama dalam soal logistik yang halal. Apalagi saat undang-undang kehalalan sudah dibuat oleh pemerintah
Kedua, sebagai BUMN yang bergerak di bidang distribusi, tentu PT Pos memiliki jaringan hingga ke pelosok terpencil Indonesia. Ini bisa dimanfaatkan untuk mendistribusikan produk-produk halal ataupun menemukan lokasi yang bisa dikembangkan gerakan halal.
"Kedua Pos itu kan punya network di seluruh Indonesia sampai ke pelosok. Dan ini kita sudah punya jalur ke sana. Bukan itu sebuah kesempatan kalau mau cari distribusi produk-produk halal sampai ke pelosok, Pos bisa lakukan itu," ujarnya.
Gerakan halal, kata dia, tidak hanya dikembangkan dari segi wisatanya saja. Tapi produk-produk yang bisa diekspor Indonesia harus mulai dikonsepkan secara halal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika