REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menilai Mahkamah Kehormatan Dewan harus maksimal mengkroscek data kasus dugaan pelanggaran kode etik Ketua DPR Setya Novanto, sebelum mengambil keputusan.
"MKD sebelum memutuskan perkara ini harus 'clear' semaksimal mungkin mulai dari mengumpulkan data-data otentik seperti data primer," katanya di Jakarta, Rabu (16/12).
Dia menjelaskan data primer itu seperti informan kunci Riza Chalid yang belum dihadirkan sebagai tringulasi data dan konfirmasi. Selain itu menurut dia, MKD belum memegang rekaman asli yang ada di Kejaksaan Agung, karena tidak boleh negara ini dibangun dengan "framing" humor dan opini publik.
"MKD jangan sampai mengambil keputusan terlalu subuh atau masih prematur. Ini menyangkut karir politik yang bersusah payah dibangun kemudian habis," ujarnya.
Dia menilai MKD harus berhati-hati dalam mengambil keputusan apalagi menyangkut nasib seseorang jadi harus seadil adilnya dan prosesnya tidak cacat. Pangi mengatakan Riza Chalid termasuk responden kunci yang harusnya dihadirkan sebagai tringulasi data dan penyeimbang informasi.
Menurut dia, Riza bisa mengkonfirmasi informasi yang selama ini beredar dan yang bersangkutan bisa di jadikan saksi kunci oleh Kejagung, KPK atau Kabareskrim. "Jadi lanjutkan kasus ini ke proses hukum sebab (MKD) sebagai proses politik tidak bisa diharapkan dan diandalkan," katanya.
Selain itu dia menilai keputusan MKD nanti tidak ada kejutan yang sangat bermakna dan tidak akan mengeser posisi Novanto. Dia menjelaskan, operasi penyelamatan MKD terhadap Novanto mungkin saja berhasil karena MKD terkonsentrasi pada ranah etik.
Pangi menegaskan, MKD harus menjelaskan alasannya ke masyarakat kalau itu dinilai patut dan disertai indikatornya dan seandainya kalau hal tersebut tidak patut dengan indikatornya. Dia menilai MKD konsisten dengan aturan main yang sudah disepakati dan tidak terpengaruh oleh tekanan dan desakan arus opini publik.
"Logika berpikir terbalik bagaimana MKD menjaga kehormatannya dengan mengikuti proses dan tahapan yang benar," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika