REPUBLIKA.CO.ID, WUZHEN, CINA -- Setiap negara sepatutnya mempunyai kewenangan bebas atas Internet masing-masing, kata Presiden Cina Xi Jinping, dalam pertemuan yang digelar pemerintah Rabu (16/12). Ia juga menegaskan bahwa baik kebebasan maupun ketertiban penting dalam ruang maya.

"Kita harus menghormati hak pribadi negara untuk mengatur ruang maya mereka," kata Xi dalam pidato pembukaan forum kedua itu. "Tidak ada negara yang layak mengejar hegemoni maya atau campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain."

Cina dikenal getol menyensor isi dalam tautan yang dinilai peka secara politik dan menyekat beberapa laman Barat serta beberapa raksasa penyedia Internet, termasuk Facebook, Instagram, Twitter dan Google.

"Seperti di dunia nyata, kebebasan dan ketertiban keduanya penting dalam dunia maya: Kebebasan adalah alasan diciptakannya ketertiban, dan ketertiban adalah jaminan bagi kebebasan," kata Xi.

"Kita harus membolehkan pengguna mengekspresikan idenya, dan kita seharusnya juga membangun ketertiban di dunia maya sesuai hukum, karena ini akan membantu melindungi hak dasar dan kepentingan semua pengguna Internet."

Kebijakan tersebut merupakan satu segi dari pembatasan ketat Beijing atas kebebasan berekspresi. Kelompok hak asasi manusia mengatakan pemerintah menggunakan isu keamanan negara sebagai dalih untuk melawan pembangkang politik.

Konferensi tersebut dihadiri sejumlah tokoh terkemuka dari negara yang juga dikritik atas catatan kebebasan berpendapatnya, termasuk Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif dan PM Rusia Dmitry Medvedev.

Laporan pusat kajian Amerika Freedom House pada Oktober menunjukkan bahwa Cina mempunyai kebijakan Internet paling mengekang, dari 65 negara yang dikaji dalam riset. Posisinya di bawah Iran dan Suriah. Cina memiliki hampir 700 juta pengguna Internet, dua kali jumlah penduduk Amerika Serikat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika