REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketegasan dibutuhkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait pembenahan angkutan umum ibukota. Ini sebagaimana diungkapkan anggota DPRD DKI Slamet Nurdin.
"Komentar awal gubernur hanya tegas diawal, tapi tidak konsisten," kata Slamet Nurdin di Balaikota Jakarta, Kamis (17/12).
Slamet menilai langkah Pemprov DKI untuk mengambil alih angkutan umum di Jakarta juga kuang efektif. Lanjutnya, pemprov harusnya fokus membenahi permasalahan transportasi jangka pendek yang sudah didepan mata.
Slamet menilai, wacana pengambil alihan yang ditawarkan pemrov juga masih belum jelas. Kata dia, sebelum mengambil alih, pemprov harus menyediakan skema bisnis serta tawaran kepada pengusaha angkutan umum.
"Nah sambil menunggu itu lakukan juga terobosan untuk jangka pendek, tengah dan panjang. Jangan sampai rencana jangka panjang untuk menjawab permasalahan di depan mata," kata Slamet.
Memperbaiki sistem transportasi, kata Slamet, tak harus mengambil alih angkutan umum. Katanya, pemprov juga harus memberikan kesempatan bagi swasta, dengan tambahan subsidi tertentu agar tetap bisa dikendalikan oleh pemerintah sekaligus menjamin keselamatan penumpang.
Slamet mengatakan salah satu langkah yang bisa diambil pemprov adalah menyubsidi ketersediaan pool bagi angkutan umum jenis kopaja, metromini dan lainnya agar mudah dikontrol. Tuntutan peremajaan juga jangan sepenuhnya dibebankan kepada pengusaha angkutan umum.
"Kasih saja pinjaman dari bank DKI yang tenornya agak panjang," katanya.
Kecelakaan yang melibatkan angkutan umum paling baru adalah tertabraknya dua pejalan kaki oleh bus Metromini. Peristiwa tersebut terjadi lantaran rem bus tersebut tidak berfungsi.
Slamet mengatakan dengan adanya pool tersebut, akan memudahkan pemprov dalam hal ini dinas perhubungan (dishub) untuk mengontrol kondisi dan kelayakan bus secara rutin. Lanjutnya, sopir juga harus layak dari segi pakian, tampilan, gaji rutin agar tidak ada lagi sistem kejar setoran.
"Sebenarnya nggak masalah dimiliki swasta, nggak harus dimakan semua oleh pemerintah DKI asalkan pembinaan dan pengawasan harus terjaga," katanya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut buruknya sistem transportasi saat ini merupakan kegagalan manajemen Transjakata. Ini, dinilai dari ketidak mampuan Transjakarta untuk menambah armada mereka.
Slamet mengatakan meskipun Transjakarta berhasil menambah armada, bukan berarti permasalahan transportasi akan teratasi. Masalahnya, kata Slamet, Transjakarta tidak bisa menjangkau hingga ke area pemukiman.
"Kan ini masalahnya Metromoini sebagai pengumpan Transakarta, jadi jangan hanya Transjakartanya yang diperbanyak tapi pengumpannya juga harus diperbaiki," katanya.
"Menurut saya ini sinyal direktur Transjakarta ingin diganti karena ada permasalahan dikit-dikit salahkan Transjakarta," tambahnya.
Lagipula, kata Slamet, pembenahan transportasi merupakan janji kampanye Ahok sebelum menjadi gubernur. Lanjutnya, Ahok lebih baik jangan melupakan janji ingin membeli 1000 unit Transjakrta atau 10000 mobil kecil.
Slamet mengatakan pembenahan transportasi sesuai dengan amanat perda. Katanya, Ahok jangan hanya mengurusi Kartu Jakarta Pintar (KJP) saja menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
"Kalau seperti itu kesannya hanya pencitraan saja, masalah nyawa yang ada di depan mata itu yang lebih penting," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika