REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2016 DKI Jakarta yang berjumlah Rp 66,3 triliun naik 0,92 persen dari tahun sebelumnya. Pada 2015 ini, DKI mendapat anggaran belanja sebesar Rp 65,7 triliun.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yakin anggaran belanja tersebut mampu diserap mencapai 50 persen lebih. Optimisme penyerapan itu, lanjut Basuki, datang dari pemotongan mark up yang terjadi di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Dearah (SKPD).
"Dulu kan kita belum sisir, sama DPRD belum sisir. DPRD sudah ingetin nih ini APBD 2015 banyak yang tinggi komponennya, makanya 2016 kita sisir habis," kata Ahok saat rapat Paripurna perihal Penyampaian Pidato Gubernur di Gedung DPRD DKI, Kamis (17/12).
Ahok mengatakan penyisiran anggaran tahun ini dilakuan terhadap dugaan anggaran siluman di setiap SKPD. Lanjutnya, kalau nantinya masih ditemukan anggaran yang tidak sesuai komponen maka akan dimasukan kedalam APBD-Perubahan (APBD-P).
"Terus duitnya bisa buat beli bus sesuai dengan e-katalog," kata Ahok.
Ahok mengatakan penyerapan anggaran tahun depan bakal berjalan cepat dan efektif. Sebab, katanya, mulai Juni nanti SKPD sudah bisa menjalankan program dan memasuki proses pelelangan sesuai Rencana Kerja Anggaran (RKA) mereka.
"Sekarang gampang, semua komponennya sudah ada. Ini sejarah DKI lah, eksekutif dan legislatif juga akur dan saling mengawasi, sama-sama pelototin," kata Ahok.
Sementara, Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik mengatakan struktur RAPBD tahun depan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Lanjutnya, nominal belanja tidak langsungnya lebih kecil dan belanja langsung lebih besar.
"Angka absolutnya saya lupa yang jelas bahwa strukturnya jauh lebih baik," katanya.
Meski demikian, Taufik mengatakan RAPBD tersebut tidak bisa langsung disahkan. Katanya, penyampaian RAPBD itu masih harus mendengarkan jawaban dari fraksi-fraksi di DPRD pada Jumat (18/12) besok.
Taufik mengatakan berdasarkan jadwal Senin (21/12) besok menjadi agenda mendengar jawaban gubernur dari pandangan fraksi-fraksi di DPRD. Usai proses tersebut baru RAPBD itu diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk di evaluasi.
Taufik melanjutkan RAPBD kali ini berbeda dengna RAPBD tahun sebelumnya dimana Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) relatif sudah sampai satuan tiga. Artinya, kata Taufik, tugas rapat komisi nanti tinggal membahas e-komponen.
"Jadi e-component di komisi misal bangun sekolah, mau apa aja gituloh komponennya, lebih detil dan lebih cepetlah di komisi," jelas Taufik.
Sementara, belanja daerah 2016 direncanakan sebesar Rp 59.1 triliun yang akan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Rinciannya, belanja tidak langsung dialokasikan sebesar Rp 24,5 triliun yang meliputi belanja pegawai (Rp 17T).
Dana tersebut juga digunakan unutk belanja bunga (Rp 30M) belanja pegawai (Rp 17T) belanja subsidi (Rp 1T) belanja hibah (Rp 1,9T) belanja bantuan sosial (Rp 2,5T) belanja bantuan keuangan parpol (Rp 1,8T).
Dana tersebut juga dialokasikan untuk belanja langsung sebesar Rp 34,5 triliun yang diperuntukan untuk Belanja Prioritas dan Unggulan dalam Pencapaian Visi dan Misi RPJMD Tahun 2013-2017. Misi tersebut dibagi dalam lima misi semisal menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah.
Misi lainnya adalah menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak, serta terjangkau bagi warga kota, membangun pemerintahan yang bersih dan transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.
Selain itu juga membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, sekaligus juga memiliki kesadaran dalam memelihara kota dan mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi, serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika