REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Kepulauan Riau masih menyisakan persoalan. Simpatisan dan saksi pasangan Cagub nomor urut dua, Soerya Respationo dan Ansar Ahmad (SAH), menyampaikan penolakan campur tangan aparat TNI AD dalam Pilkada Kepri.

Protes tersebut disampaikan dengan melakukan aksi damai di depan kantor KPUD Batam pada Kamis (17/12) kemarin. Koordinator aksi, Partogi mengatakan pendukung pasangan SAH keberatan dengan banyaknya aparat TNI AD yg dikerahkan di KPUD bahkan hingga lokasi pleno penghitungan suara.

Ia melanjutkan, pendukung pasangan SAH merasa terintimidasi dengan hal tersebut, baik bagi saksi-sanksi pasangan calon calon nomor 2 di lapangan, atau pun bagi pendukung sebelum pencoblosan berlangsung maupun saat pencoblosan .

"Ini banyak saksi partai yang hadir disini, banyak dari mereka yang terintimidasi, dan masyarakat juga resah, sebab TNI AD putar-putar patroli pakai senjata panjang, kemudian jaga TPS pun dengan laras panjang," dalam keterangan pers yang diterima Republika.co.id

"padahal kemarin-kemarin Batam Baik baik saja kok, inikan tugas Polisi bukan tugas TNI itu lihat didalam KPU ada konsentrasi TNI AD dengan laras panjang, "  jelasnya.

Sebelumnya DPP PDI Perjuangan, Partai pendukung pasangan SAH melalui Sekretaris Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat DPP PDIP, Sirra Prayuna, menyatakan menemukan berbagai rangkaian peristiwa keterlibatan oknum anggota TNI dalam politik praktis di Pilkada serentak yang patut diduga secara struktural/komando untuk mengkondisikan kepentingan tertentu, seperti terjadi di Kepulauan Riau (Kepri).

PDIP sendiri secara resmi telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran tersebut ke Bawaslu RI beserta bukti dan korban intimidasi TNI AD untuk didengarkan kesaksian langsung di Bawaslu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika