REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo berharap pimpinan KPK yang baru dipilih oleh DPR, bisa dilantik pada Senin (21/12) mendatang. Presiden ingin pimpinan baru KPK dapat segera bekerja.
"Presiden minta pimpinan KPK bisa segera dilantik, saya sudah berkomunikasi dengan pimpinan DPR dan juga Sekjen DPR. Kalau suratnya bisa masuk hari ini atau besok, maka pimpinan KPK, Insya Allah dilantik Senin," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (18/12).
Ia melanjutkan, apalagi KPK memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang unik yang berbeda dengan lembaga lainnya atau selama ini hanya dipahami oleh internal KPK sendiri. Selain itu, pimpinan KPK yang baru saja terpilih juga merupakan wajah baru dan tidak ada satupun yang lama.
"Beberapa kali Pimpinan KPK terpilih juga tidak ada yang (wajah) lama, sebelumnya juga pernah. Kalau kemudian semua baru mereka harus melakukan koordinasi dan memahami pengambilan keputusan yang ada di KPK karena SOP KPK berbeda dengan lembaga lain," jelasnya.
Proses pemilihan pimpinan KPK sendiri kata Pramono, begitu 10 nama sudah masuk di Komisi III maka DPR memproses dengan berbagai pertimbangan politik. Menurutnya, DPR adalah lembaga politik maka hampir pasti pendekatannya adalah pendekatan politik.
"Kalau hasilnya tidak memberikan harapan publik, itu salah satu hal tapi saya pribadi melihat dari lima orang yang ada mudah-mudahan ini merupakan babak baru pimpinan KPK yang betul-betul selain untuk pencegahan tentunya penindakan juga sangat penting," ujarnya.
Istana berharap mereka akan lebih banyak bekerja dibandingkan menciptakan panggung-panggung kegaduhan baru. "Dan pemerintah sepenuhnya akan memberikan dukungan pada pimpinan KPK baru," katanya.
Pramono menyadari jika pimpinan baru selalu mendapatkan rasa keraguan publik tapi menurut dia jika dilihat rekam jejaknya ia yakin pimpinan KPK terpilih akan mampu menjawab keraguan publik dengan bekerja.
Lima nama yang terpilih antara lain hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Alexander Marwata, Staf Ahli Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Saut Situmorang, Irjen Pol. Basaria Panjaitan, mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Raharjo dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Laode Muhammad Syarif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika