REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah masyarakat tidak setuju dengan pelarangan ojek dan taksi berbasis daring atau online. Alasannya ojek online bermanfaat bagi masyarakat.

Muhammad Hamdi (29 tahun), satu dari sekian banyak pengguna ojek online mengakui keuntungan menggunakan transportasi alternatif tersebut. "Kalaupun dari pihak swasta, setidaknya dapat dipegang pemerintah," ujar dia di Jakarta, Jumat (18/12).

Ia berpendapat, ojek online yang mengandalkan teknologi digandrungi masyarakat lantaran Jakarta semakin macet dengan terus bertambahnya mobil pribadi. Sejumlah pengendara Gojek memang sempat terlibat kasus. Seperti dengan ojek konvensional, penjaga parkir, hingga persaingan dengan sesama ojek online.

Pengguna ojek online lainnya, Tiara (21) punya pendapat lain. Ia berkata, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) harus memberikan alternatif lain jika memang melarang ojek online.

Menurut dia, perbedaan dengan angkutan massal seperti Transjakarta atau kereta api. "Kalau ingin naik Transjakarta harus ke halte, namun kalau ojek online tinggal di telepon," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika