REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mulai geram dengan keberadaan metromini. Sebab, hingga kini angkutan umum tersebut belum juga melakukan peremanjaan unit sehingga terus menerus menuai korban.
"Sudah keterlaluan, saya sudah kasih kesempatan sejak saya jadi wakil guberbur," kata Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Balaikota Jakarta, Sabtu (19/10). (Baca: Organda DKI: Perlu Ada Sosialisasi, Jangan Langsung Dikandangkan)
Ahok mengatakan untuk mengurangi kecelakaan di jalan raya, sebenarnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menawarkan integrasi dengan PT Transjakarta. Kata dia, pemprov akan memberikan bayaran tarif subsidi rupiah perkilometer serta pool.
Sayangnya, kata Ahok, hingga kini metromini masih belum mau untuk bergabung dan masuk dalam manajemen PT Transjakarta. Padahal, lanjut dia, dengan bergabungnya Metromini ke pemprov akan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat.
Ahok melanjutkan sopir metromini nantinya juga akan digaji dengan besaran Upah Minimiun Provinsi (UMP). Ia menjelaskan, pemprov bersedia membayar 2,5 kali lipat bayaran UMP bagi sopir yang bisa membawa bus single dan 3,5 klai lipat bagi yang biasa membawa bus gandeng.
"Kamu nggak perlu mikirin penumpang. Kalau begitu kan kehidupan sopir juga akan membaik, kenek juga nanti bisa belajar," katanya. Sementara, Ahok menjelaskan, kondisi bus Metromini saat ini kurang baik.
Banyak di antara mereka yang menggunakan hasil uji kelayakan jalan (KIR) yang kemungkinan palsu dan membeli dari orang dalam. "KIR ngaco. Ini udah dibawa ke polisi semua, kita terima kasih kepada polda metro nangkepin," katanya.
Ahok mengatakan pemprov sebenarnya telah membuka pintu bagi Metromini untuk segera bergabung. Kata dia, pemilik Metromini hanya tinggal daftar ke pemrpov kemudian akan dimasukan ke Kopami atau Kopaja.
Ahok mengatakan pemilik metromini yang memiliki satu, dua, tiga, lima bus tidak mungkin mampu mengendalikan bus miliknya. Sebab, kata Ahok, bus tersebut lebih baik diserahkan ke pemprov dan akan diminta tolong kepada LKPP untuk dikatalogkan rupiah perkilometer.
"Jadi nggak usah lelang, mana bus kamu dateng, langsung kita hitung jalan pake rupiah perkilometer ada GPS," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika