REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah semakin marak terjadi. Untuk itu, kepala daerah yang akan terpilih dalam pilkada serentak nanti diharapkan terhindar dari kasus korupsi.

Plt Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki pun sangat menyayangkan terjadi kasus korupsi yang melibatkan para kepala daerah. Untuk itu, Ruki mengimbau para kepala daerah yang baru memiliki integritas yang tinggi dan taat kepada hukum.

"Kepala daerah juga harus taat azas, ikuti aturan dan jangan serakah," kata Ruki saat dihubungi, Ahad (20/12).

Indonesia Corruption Watch menilai maraknya korupsi yang melibatkan kepala daerah disebabkan oleh konflik kepentingan. Peneliti ICW, Donal Fariz mengatakan langkah awal korupsi dimulai calon kepala daerah melakukan kampanye.

"Biaya kampanye yang tinggi mengharuskan mereka untuk mengembalikan dana kampanye tersebut kepada pihak-pihak tertentu," ujar Donal.

Untuk itu, Donal mengimbau agar kepala daerah memulai kampanye dengan baik dan sehat. "Karena itu momentum paling penting bagi kepala daerah untuk memulai karirnya sebagai pemimpin yang bersih," kata dia.

Selain itu, kepala daerah disarankan untuk tidak membagi jabatan politik kepada orang yang tidak berkompeten. "Karena itu akan menjadi pangkal korupsi," ujar Donal.

Bila para kepala daerah salah membagi jabatan politik, lanjut Donal, ditakutkan akan menjadi kekuatan praktik korupsi. Untuk itu, Donal juga mengimbau agar kepala daerah menghindari konflik kepentingan serta mengikuti aturan administrasi dan hukum yang berlaku.

Ikuti Whatsapp Channel Republika