REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Perhubungan DPR mendorong pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya di bidang keselamatan transportasi laut. Apalagi, Presiden Joko Widodo sudah mencanangkan Poros Maritim sebagai salah satu visi pemerintahannya.

Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR Ibnu Multazam, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum mampu menerjemahkan visi Poros Maritim dalam keselamatan transportasi laut, khususnya mencakup jalur transportasi laut di wilayah Indonesia timur.

Politikus PKB itu menyinggung soal karamnya Kapal Marina Baru 02B di Teluk Bone, Sulawesi Selatan, yang terjadi pada Sabtu (19/12) sore lalu. Kapal ini mengangkut 180 orang dan bertolak dari Pelabuhan Kolaka menuju Pelabuhan Siwa. Kapal nahas tersebut dihantam ombak tinggi dan bocor sehingga tenggelam.

Ibnu mendorong Kemenhub untuk memperbaiki kinerja agar insiden serupa tak lagi terulang.

"Dengan adanya tragedi di Teluk Bone, khususnya transportasi laut (kinerja Kemenhub dinilai) belum memuaskan," kata Ibnu Multazam dalam pesan singkatnya, Ahad (20/12).

Dia juga berharap Kemenhub segera mewujudkan tata kelola pelabuhan nasional yang memberi prioritas pada keselamatan penumpang. Dengan begitu, akan ada tindakan tegas yang bisa mencegah terjadinya kecelakaan.

"Ya memang. Tapi maksud Poros Maritim kan bukan itu (keselamatan penumpang) saja. Angkutan ya harus diperbaiki. Misalnya, kapal penumpang ya harus layak berlayar. Nakhoda harus tahu informasi ketinggian ombak, serta tidak boleh (berlayar) yang kelebihan muatan dan sebagainya," kata dia.

Baca juga: Kemenhub akan Teliti Kronologi Kecelakaan KM Marina Baru

Ikuti Whatsapp Channel Republika