REPUBLIKA.CO.ID, KINSHASA -- Pengalaman Blaise Compaore, yang digulingkan setelah pemberontakan berdarah pada 2014 setelah 27 tahun masa jabatannya sebagai presiden Burkina Faso, tidak cukup untuk menghalangi pemimpin lain Afrika terus berkuasa setelah undang-undang dasar (UUD) menuntut mereka turun.

"Batasan jabatan presiden selama dua kali di konstitusi Afrika berawal pada akhir 1990an. Itu adalah sebuah pelajaran yang diambil dari (hasil dari) rezim-rezim otokratis dan kepresidenan seumur hidup," ujar seorang peneliti dari Institut Hubungan Internasional Prancis (IFRI), Thierry Vircoulon kepada media, baru-baru ini.

Namun, batasan tersebut rusak dengan cepat, dimulai dengan Togo pada 2002, diikuti oleh Chad dan Uganda pada 2005, saat Idriss Deby Itno dan Yower Museveni menggenggam kekuatan sejak 1990 dan 1986.

Undang-undang dasar di Angola, Djibouti dan Kamerun juga diubah untuk mengizinkan yang masih menjabat tetap menjabat, begitu pula dengan Zimbabwe dimana Robert Mugabe, yang berusia 91 tahun, masih menjabat sebagai presiden sejak 1980.

"Kecenderungan dasar (di Afrika tengah) pada beberapa tahun terakhir bukanlah mengarah kepada demokrasi yang lebih baik, namun malah ke arah sebaliknya," kata Vircoulon.

"Perang saudara dan perjanjian damai tidak merubah perilaku politik di negara tersebut," tambahnya.

Berikut daftar pemimpin Afrika yang tidak mau melepaskan jabatannya: