REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah armada metromini memilih melakukan mogok operasi pada Senin, (21/12) sebagai buntut pengandagan yang dilakukan Dinas Perhubungan.
Pengamat transportasi menilai aksi mogok metromini boleh saja dilakukan, asalkan demi memperbaiki armada dan menata sistem.
Ketua Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Darmaningtyas mengatakan langkah mogok metromini yang digunakan untuk unjuk rasa hanya akan berakhir sia-sia. Menurutnya, aksi mogok sebaiknya dimanfaatkan untuk hal yang lebih baik.
"Mogok sebenarnya tidak apa-apa asalkan digunakan untuk memperbaiki armada yang rusak. Tapi kalau mogoknya demi unjuk rasa sih ya bakal rugi sendiri tuh sopir dan pemilik metromininya," ujar dia kepada Republika, Senin (21/12).
Darmaningtyas menjelaskan upaya unjuk rasa menuntut kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta tidak akan membuahkan hasil.
Sebab, ia meyakini masalah utamanya ada pada diri metromini, bukan kepada kebijakan pemprov. Sehingga ia merasa sebaiknya pengelola metromini berpikir ulang.
"Kan masalahnya ada di metromininya sendiri bukan di pemprov. Jadi jangan demo tapi perbaiki diri saja," tegasnya.
Ia meyakini unjuk rasa pun tidak akan bisa mengubah kebijakan pemprov untuk menata ulang sistem pengelolaan dan operasional metromini.
Menurutnya, pemprov DKI sudah mantap pada keputusan untuk penataan ulang metromini. Sehingga ia mengimbau pada pengelola metromini supaya memperbaiki armadanya demi menaikkan minat penumpang. Dengan armada yang bagus, tentunya penumpang tidak akan segan naik metromini. Alhasil, keuntungan pengelola metromini pun akan meningkat lewat cara itu.
"Tidak akan berpengaruh juga kalau demo karena pemprov sudah keukeuh pada pendirian supaya metromini memperbaiki diri. Kalau tidak memperbaiki diri ya penumpang bakal malas naik metromini," ujarnya.
