REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana menambah bus baru dari selisih anggaran yang ditemukan dalam KUA-PPAS 2016 dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) para satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Katanya, dana tersebut juga akan digunakan untuk belanja subsidi.
"Belanja subsidi kami kan besar, apalagi tahun depan kita akan subsidi lebih besar," kata Ahok, sapaan Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota Jakarta, Selasa (22/12).
Ahok mengatakan subsidi tersebut akan diberikan ke sektor transportasi umum. Katanya, ini dilakukan untuk mengurangi jumlah kendaraan bermotor pribadi yang melintas di ibukota.
Lanjut dia, rencananya pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang memiliki gaji UMP dan dibayar melalui bank DKI bisa mengitari Jakarta dengan bus Transjakarta dengan ongkos Rp 3500. Pemprov, katanya, beredia membayar mahal operator bus untuk menyediakan layanan angkutan bagi masyarakat.
"Itu akan mengurangi volume sepeda motor masuk dari Bekasi, Depok dan Tangerang termasuk Bogor yang sedang kita kaji. Cukup Rp 3500 sampai DKI. Jadi buat bus-bus yang engga mau gabung sama kita pasti selesai dia," katanya.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menemukan selisih sekitar Rp 226 miliar antara Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 dengan RKA SKPD DKI. Selisih tersebut didapatkan setelah dilakukan penyisiran terhadap KUA-PPAS dengan RAPBD DKI.
"Kalau nanti anggaran itu masih belum tau digunakaan untuk apa, maka akan menejadi dana tak terduga dalam APBD," jelas anggota badan anggaran DPRD Bestari Barus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika