REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Trimedya Panjaitan menegaskan partainya tak akan mengambil kesempatan mencari jalan untuk menduduki jabatan pimpinan DPR RI pascamundurnya Setya Novanto.

"PDI Perjuangan tidak memiliki target politik setelah mundurnya Setya Novanto dari jabatan ketua DPR RI," kata Trimedya, Rabu (23/12).

Trimedya menegaskan, sikap PDI Perjuangan adalah taat azas yakni sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Kalau berdasarkan amanah undang-undang, setelah mundurnya Setya Novanto penggantinya dari Partai Golkar lagi, kata dia, PDI Perjuangan dapat menerima, asalkan sesuai aturan perundangan.

"Kalau Partai Golkar sudah memutuskan seseorang menjadi Ketua DPR RI menggantikan Setya Novanto, PDI Perjuangan dapat menerimanya, tapi harus clear," katanya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini menjelaskan, keputusan calon pengganti Setya Novanto itu harus diterima semua pihak di Partai Golkar, jangan sampai menimbulkan kegaduhan baru.

Maksudnya, kalau Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie sudah memutuskan menunjuk Ade Komarddin sebagai pengganti Setya Novanto, maka DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta yang dipimpin Agung Laksono juga harus dapat menerimanya. Kalau DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta mengusulkan nama lain sebagai pengganti Setya Novanto, kata dia, itu belum "clear".

"Kalau pergantian Ketua DPR RI tidak clear, dapat menimbulkan kegaduhan baru. Ini dapat membuat kinerja DPR menurun. Kasihan dengan Presiden Joko Widodo kalau gaduh lagi," katanya.

Ketika ditanya, apakah PDI Perjuangan akan mengusulkan revisi UU No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) agar dapat dilakukan kocok ulang pimpinan DPR RI, menurut Trimedya, Fraksi PDI Perjuangan tidak akan mengusulkan hal itu. Kalau ada fraksi lain di DPR RI yang mengusulkannya, kata dia, Fraksi PDI Perjuangan akan bersikap pasif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika