REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI menggelar rapat kedua di kediaman Agum Gumelar selaku ketua komite pada Selasa (22/12) malam. Pertemuan ini kembali tidak dihadiri oleh perwakilan pemerintah dan Asosiasi Pemain Sepak Bola Profesional Indonesia (APPI).
"Sangat disayangkan perwakilan pemerintah dan APPI tidak hadir. Perlu kami jelaskan sekali lagi bahwa tim ad-hoc bertujuan untuk mereformasi tata kelola sepak bola di Indonesia," kata Agum Gumelar seperti dikutip dari situs resmi PSSI di Jakarta, Rabu (23/12).
Rapat tersebut dihadiri Wakil Ketua Komite Ad-Hoc IGK Manila, wakil PSSI Tommy Welly, wakil KONI M Nigara, Joko Driyono dari PT Liga Indonesia, dan wakil KOI Raja Pane.
"Kami ingin membuat komite ini solid, tidak bisa dijadikan alat oleh satu kekuatan. Dengan tekad seperti itu, saya sangat berharap pemerintah bisa ikut dalam komite ini," ungkap Agum.
Dia mengatakan pula bahwa rapat kedua tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat pertama yang digelar di kantor PSSI, Senayan, Jumat (11/12) lalu, yang dihadiri oleh anggota komite eksekutif AFC Mariano V Araneta.
"Tim akan tetap bekerja dan berjalan karena sudah ada terms of reference (TOR). Dan sambil menunggu wakil dari pemerintah," kata Mariano.
Selain itu, rapat kedua tersebut mengemukakan wacana bahwa komite ad-hoc akan berupaya menemui Presiden Joko Widodo guna menjelaskan secara detail tentang komite ad-hoc.
"Semoga saya dapat bertemu Presiden, supaya ada saling pengertian. Karena bila sampai Februari 2016 perwakilan pemerintah belum bergabung akibatnya bisa lebih buruk karena hukuman FIFA dipastikan lebih panjang," kata Agum, yang juga pernah menjabat sebagai ketua umum PSSI.