REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik asal Populi Center, Nico Harjanto, menilai, pada dasarnya semua partai politik di Indonesia ingin bergabung ke pemerintah. Untuk itu, Nico pun menilai wajar jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dianggap tengah melakukan upaya untuk bergabung dengan koalisi partai pendukung pemerintah.

"Saya kira wajar, karena partai politik pada dasarnya ingin bergabung ke pemarintah. Tidak ada partai politik di Indoensia ini yang mau berada di luar pemerintahan, tidak hanya PKS ataupun PAN," ujar Nico kala dihubungi Republika.co.id, Kamis (24/12).

Dugaan ini mencuat kala sejumlah petinggi PKS bertemu dengan Presiden Joko Widodo, awal pekan ini. Pertemuan itu dihadiri oleh Presiden PKS, Sohibul Imam, Bendahara Umum DPP PKS, Mahfudz Abdurahman, Ketua DPP PKS, Almuzzamil Yusuf, dan Wakil Sekjen DPP, Mardani Ali Sera.

Mereka adalah pengurus PKS hasil Musyawarah Nasional keempat PKS, September silam. Jika nantinya merapat ke Kerjasama Partai Pendukung Pemerintah (KP3), maka PKS akan mengikuti jejak Partai Amanat Nasional (PAN). Namun, langkah PAN ataupun PKS ini dianggap sebagai hal yang wajar.

Bahkan, Nico menjelaskan, jika memang ada peluang bagi partai politik untuk bergabung dengan pemerintah, maka hal itu tentu akan dimanfaatkan oleh partai tersebut. "Saya kira semua partai politik, jika ada peluang dan kesempatan, maka akan diambil untuk berada di pemerintahan," kata dia.

SBY: Nabi Muhammad SAW Pribadi dan Pemimpin Agung

Ikuti Whatsapp Channel Republika