REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berbagai persoalan sedang menghadang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu semakin diperparah dengan respon-respon para pimpinan KPK terpilih yang dinilai kurang pro terhadap pemberantasan korupsi.

Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun, menyayangkan respon-respon para pimpinan KPK terpilih, saat menjawab persoalan-persoalan yang tengah dihadapi KPK. Padahal, persoalan-persoalan itu bisa menjadi langkah tepat membuktikan komitmen mereka kepada publik, akan pemberantasan korupsi.

"Dengan persoalan yang ada, respon para pimpinan terpilih justru kontra-produktif," kata Tama kepada Republika.co.id, Jumat (25/12).

Ia menuturkan salah satu respon para pimpinan KPK yang mengkhawatirkan, adalah dengan menganggap KPK bukan sebagai lembaga yang luar biasa. Selain itu, lanjut Tama, respon pimpinan KPK terpilih lain yang mengkhawatirkan, adalah dengan mengatakan KPK sebagai lembaga informasi saja.

Tama menilai respon-respon ini merupakan kemunduran, lantaran ke luar dari pimpinan KPK terpilih, orang-orang yang memegang kendali pemberantasan korupsi di KPK selama empat tahun ke depan. Bahkan, ia menganggap respon-respon itu sebagai sebuah malapetaka, tentang masa depan KPK itu sendiri.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memilih lima pimpinan KPK untuk periode 2015-2019. Akan tetapi, kehadiran lima pimpinan KPK tampaknya belum menghapus kekhawatiran publik akan masa depan KPK. terlebih dengan adanya respon-respon para pimpinan yang dianggap kurang memihak pemberantasan korupsi di Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika