REPUBLIKA.CO.ID,BANTUL -- Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyusun rencana kerja teknis mengenai pengembangan kawasan pantai selatan.
"Sudah kami buat DED (detail engineering design)-nya di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul mengenai pengembangan pantai selatan," kata Penjabat Bupati Bantul, Sigit Sapto Raharjo di Bantul, Sabtu (26/12).
Menurut dia, pantai selatan Bantul sepanjang kurang lebih 13 kilometer dari Pantai Parangtritis sampai Pantai Baru akan ditata dan dikembangkan sesuai potensi yang terdapat di kawasan itu dengan melibatkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait.
Menurutnya, pantai selatan akan dikembangkan sebagai pariwisata dan perikanan. Bahkan pemkab mempunyai gagasan untuk membangun Islamic Center dengan memanfaatkan bangunan miniatur Ka'bah di kawasan gumuk pasir Kecamatan Kretek.
"Di pantai selatan di samping ada untuk pariwisata pantai juga untuk wisata spiritual, kita juga ingin di pansela ada kawasan Islamic Center. Dulunya rencananya di Piyungan, namun pindah ke selatan," katanya.
Sigit mengatakan, upaya penataan dan pengembangan pantai selatan bertujuan mendorong peningkatkan perekonomian masyarakat pesisir dengan berbagai usaha yang dijalankan seperti membuka warung atau menawarkan jasa bidang wisata lainnya.
Selain pantai selatan, Sigit mempunyai ide pengembangan kawasan lainnya di wilayah Bantul yang memiliki potensi untuk pariwisata, seperti Kebun Buah Mangunan di wilayah perbukitan Dlingo yang saat ini sudah menjadi daya tarik wisatawan. "Di Kebun Buah Mangunan juga punya ide untuk hutan agro buah, dan rencananya akan ada beberapa rektor perguruan tinggi yang akan membantu (pengembangan kebun buah Mangunan)," katanya.
Menurut dia, beberapa rencana dan ide pengembangan kawasan tersebut akan disampaikan ke bupati dan wakil bupati terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bantul 2015, yaitu Suharsono-Abdul Halim Muslih agar ditindaklanjuti. "Ide akan saya sampaikan ke bupati dan wakil bupati untuk program lima tahun ke depan, dan tentunya harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika