REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mundurnya Djoko Sasono sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengejutkan berbagai pihak. Djoko mundur dengan alasan ingin bertanggung jawab atas kemacetan parah yang terjadi saat punya liburan Natal pekan ini. Pengganti Djoko, yang akan diumumkan Senin (28/12) besok langsung dibebani tugas untuk memastikan arus balik libur pergantian tahun berjalan lancar.
Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit menilai, selain soal mengurai kemacetan, tugas besar lain yang diemban oleh Dirjen Perhubungan Darat nantinya adalah pembenahan angkutan darat dalam kota yang masih semerawut.
"PR besarnya adalah kapasitas angkut dari angkutan umum baik antar kota maupun perkotaan serta kualitas dari pelayanan. Karena kalau masalah angkutan umum selesai maka angkutan pribadi otomatis akan ikut terselesaikan," kata Danang, Ahad (27/12).
Kedua, Danang ingin adanya sistem kontrak yang baik dan transparan dengan swasta perihal pembelian bis. Ia menilai sistem kontrak yang baik bisa menghindari anggapan bahwa pemerintah membeli armada bis secara massal, lantas membagikannya kepada swasta.
"Harapannya agar peremajaan bisa terjadi, tarif bisa dikendalikan, pelayanan bisa terjaga. Keselamatan bisa diutamakan. Sistem kontrak ini kan belum ada sampai saat ini. Buktinya apa? Buktinya metromini masih mengalami kecelakaan berkali kali. Ini kan kontra produktif dengan upaya penataan angkutan umum," kata Danang.
Bicara soal kemacetan yang kemarin terjadi di nyaris semua ruas tol, Danang menilai bahwa kesalahan tidak bisa dibebankan kepada Kementerian Perhubungan semata. Semua instansi terkait juga ikut memiliki tanggung jawab untuk mencegah kemacetan parah.
"Kami beberapa tahun ini amati pola perjalanan. Polanya, setiap libur nasional panjang, dan libur jatuh di tengah minggu. Dan tidak ada cuti satu hari sampai tiga hari sebelumya, maka akan ada akumulasi yang luar biasa," kata Danang.
Merujuk pada angkutan Lebaran kemarin yang cenderung lancar, lanjut Danang, hal itu bukan karena pemerintah siap atau tidak tapi karena Lebaran yang jatuh pada akhir pekan.
"Kan Sabtu-Minggu maka orang bisa lakukan perjalanan mudik secara bertahap. Ada senin, Kamis, dan Jumat. Sama seperti tahun sebelumya," kata dia.
Kementerian Perhubungan, tambah Danang, bisa juga memberikan rekomendasi pemberian hari libur atau cuti bersama bagi instansi terkait agar menghindari penumpukan pengguna jalan raya yang melakukan perjalanan. Misalnya, cuti bersama oleh PNS yang bisa dikoordinasikan dengan Kementerian PAN RB, libur oleh siswa bisa diatur bersama dengan Kementerian Pendidikan, dan Kemenhub sendiri memastikan angkutan cukup dan koordinasi dengan kepolisian dan pengelola tol berjalan baik.
"Sebenarnya kemenhub sudah lakukan penelitian. Sayang hasil penelitian tidak dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan. Dengan melihat pengalaman tahun tahun sebelumnya kan sudah bisa merancang," ujar Danang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika