REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR RI Umar Arsal mengatakan, keputusan memundurkan diri yang dilakukan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Djoko Sasono harus dijadikan sebagai cambuk bagi pemerintah untuk membenahi sistem transportasi di Indonesia.

Momentum ini, kata Umar, harus membuat semua pihak sadar bahwa pemerintah selama ini lalai dalam menyediakan kenyamanan bagi warga dalam berlalu lintas.

"Mundurnya Pak Dirjen (perhubungan darat) harus diiringi dengan rasa tanggung jawab dan lebih berbenah kembali dalam mengatasi kemacetan. Ini cambuk bagi pemerintah," kata Umar, melalui siaran pers yang diterima ROL, Ahad (27/12).

Politikus Demokrat ini secara pribadi memuji sikap sportivitas Djoko Sasono dalam melakukan tugasnya. Hal ini harus dijadikan contoh bagi pejabat lain yang harus bertanggung jawab dengan bidangnya masing-masing.

Ke depannya, Umar mengingatkan pemerintah agar lebih siaga untuk mengatasi persoalan kemacetan di masa-masa liburan. Sebab, hal itu akan terus terjadi setiap tahun, terutama saat libur akhir tahun dan mudik lebaran Idul Fitri.

Anggota DPR asal Sulawesi Tenggara itu menyebut rakyat sudah pasti tak ingin momen liburan terganggu karena ketidaknyamanan dalam berlalu lintas.

"Kita jangan sampai kecolongan lagi. Seharusnya pemerintah bisa mempersiapkan dan mengantisipasi segala sesuatunya yang akan terjadi baik personil, pengaturan jalan, dan titik-titik wilayah rawan macet dan kerusakan jalan-jalan yang sering dilalui," katanya.

Seperti diketahui, kemacetan parah terjadi di sejumlah titik selama liburan Natal. Kemacetan tersebut diprediksi akan terus berlanjut hingga malam tahun baru 2016. Selain momentum natal dan tahun baru, jalanan juga padat karena banyaknya warga yang melakukan perjalanan karena saat ini juga dalam masa liburan sekolah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika