REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengkritik pernyataan Ketua DPP PAN Aziz Subekti, yang mengatakan partainya akan mendapatkan jatah menteri di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Azis juga meyakini kursi menteri lebih tepat diisi oleh salah satu kader PAN.

"Tidak etis bahkan terkesan mendesak, mendikte hak prerogatif Presiden. Apalagi PAN menyampaikannya secara terbuka," tegasnya kepada di Jakarta, Senin (28/12).

Tjahjo melanjutkan, merupakan hal yang lumrah sebagai pimpinan partai politik untuk membangun komunikasi dengan Presiden.Namun, komunikasi tersebut jangan sampai menganggu stabilitas kerja kabinet, seperti membangun rumor yang dapat mengganggu kabinet. Meski begitu, ia meyakini hal tersebut tidak akan banyak mempengaruhi kinerja para menteri sendiri.

"Semua menteri tetap kerja sesuai arahan Presiden. Semua tetap menyerahkan penilaian kinerjanya ke Presiden," kata politikus senior PDIP itu.

Ia menilai, Presiden sendiri pada prinsipnya terus membangun komunikasi, dan keselarasan, serta kesinambungan dengan seluruh partai politik, lembaga tinggi negara, dan tokoh masyarakat dan pihak lainnya.

Termasuk, terbuka menerima kritik, saran, masukan dari berbagai pihak, salah satunya DPR dalam fungsi legislasi, budget, yakni tetap bersama sama pemerintahan dan dalam fungsinya pengawasan agar tetap kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah

"Tentu untuk membangun bangsa ini kedepan yang semakin baik, kritik boleh tetapi kritis yang harusnya tidak membabi buta, tetapi kritis yang prinsipnya membangun keselarasan," jelas mantan anggota DPR tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika