REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak yakin evaluasi APBD DKI 2016 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) rampung akhir tahun ini. Basuki berpendapat, kemungkinan evaluasi tersebut baru kelar awal tahun depan.
"Enggak tahu (selesainya kapan). Ya paling telat berapa hari, enggak masalah," kata Basuki di Balai Kota Jakarta, Selasa (29/12).
Ahok, begitu ia biasa disapa, menuturkan, seharusnya evaluasi tersebut dapat segera diselesaikan menyusul format penyisiran yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI lebih mudah dari pada tahun sebelumnya. Kemendagri, kata dia, hanya perlu memperhatikan proporsi komponen belanja langsung dan tidak langsung.
Mantan bupati Belitung Timur itu mengklaim, APBD yang disetorkan Pemprov DKI sudah memenuhi keinginan Kemendagri. Ia mengungkapkan, Kemendagri menginginkan APBD DKI dipakai untuk pembangunan, pelayanan dan belanja subsidi.
"Semua sudah kita penuhi, kita lebih besar belanja subsidi untuk transportasi, bantuan KJP besar. Itu yang dia (Kemendagri) ingin lihat," kata Ahok.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Dodi Riyadmadji mengatakan berdasarkan undang-undang proses evaluasi tersebut paling lama memakan waktu dua pekan. "Ya sedang dievaluasi," kata Dodi Riyadmadji, Jumat (25/12).