REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama mengaku keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 karena Pemerintah Provinsi (Pemprov). Seharusnya, penyerahan APBD 2016 dilakukan sebulan sebelum tahun anggaran dimulai.
"Memang kita ada kesalahan kirimnya 30 November," kata Basuki di Balai Kota Jakarta, Selasa (29/12). APBD DKI seharusnya sudah diketok palu pada 30 November. Namun, banyaknya penyisiran yang dilakukan Ahok dan DPRD terhadap pengajuan anggaran yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) membuat pengesahan APBD tersebut terlambat.
"Peraturannya mengatakan satu bulan sebelum anggaran berlaku. Nah kita yang terlambat. Kita pilih terlambat karena proses nyisirnya sama kayak APBD 2015," kata Ahok.
Ahok mengatakan keterlambatan tersebut untuk menghindari kekacauan laiknya APBD 2015 yang tidak melalui proses penyisiran. Hal itu, kata Ahok, membuat penyerapan anggaran pada 2015 tidak maksimal.
(Baca Juga: Ahok Pesimistis Evaluasi APBD DKI 2016 Rampung Akhir Tahun)
Mantan bupati Belitung Timur itu mengatakan, penyisiran yang dilakukan kali ini diharapkan dapat membuat penyerapan APBD 2016 berjalan lebih efektif. Hingga kini, kata Ahok, penyerapan APBD 2015 sudah mencapai 67 persen.
"Kalau pembelian lahan bisa lebih cepat harusnya mencapai 70 persen," ucap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika