REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN  -- Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Nurdin Halid mengklaim kepengurusan di bawah kepemimpian Aburizal Bakrie sebagai pengurus yang paling sah.

Usai rapat konsolidasi di Medan, Selasa (29/12), Nurdin Halid mengatakan jika dilihat dari legal standing Partai Golkar, tidak perlu ada keraguan terhadap keabsahan kepengurusan yang dipimpin Aburizal Bakrie (ARB). "Kepengurusan Golkar pimpinan ARB bukan lagi yang sah, tetapi yang paling sah," katanya.

Karena itu, pihaknya meminta seluruh kader Partai Golkar di Tanah Air untuk tidak mudah diprovokasi atau dipengaruh kelompok lain.

Selain itu, seluruh kader Partai Golkar diminta untuk memperkuat konsolidasi dalam menghadapi musyawarah daerah (musda) dan pilkada yang akan digelar pada 2017.

Apalagi pada April 2017, sudah dilaksanakan tahapan internal untuk menentukan dukungan terhadap calon gubernur di 10 daerah.

ARB selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar selalu mengingatkan agar seluruh kader untuk terus menjalankan konsolidasi dan menjaga suasana kondusif yang telah ada.

Untuk kader di Sumut, ARB mengharapkan seluruh kader mampu menjaga soliditas yang telah terbina meski Ajib Shah sebagai pimpinan Partai Golkar di provinsi itu sedang menghadapi cobaan hukum.

"Kita semua harus mendoakan agar Partai Golkar tidak terpengaruh dan bung Ajib bisa keluar dari masalah dengan baik," kata Nurdin yang ditunjuk menjadi Plt Ketua DPD Partai Golkar Sumut.

Sebelumnya, KPK menahan Ketua DPRD Sumut yang juga Ketua Partai Golkar Sumut Ajib Shah pada 10 November 2015 atas dugaan suap dari Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho.

Ikuti Whatsapp Channel Republika