REPUBLIKA.CO.ID,DENPASAR -- Guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, Polda Bali merencanakan kegiatan Operasi Antipreman pada 2016. Kegiatan itu, kata Kapolda Irjen Pol Sugeng Priyanto, untuk menekan aksi premanisme yang belakangan banyak dikeluhkan masyarakat.
Kapolda mengemukakan hal itu saat menjawab pertanyaan wartawan dalam acara refleksi kegiatan Polda Bali selama 2015 dan rencana kegiatan pada 2016 di Denpasar, Rabu (30/12). Wartawan juga mempertanyakan sikap tegas polisi menangani kerusuhan dan ancaman kerusuhan antarkelompok preman berbaju ormas di Bali. Pasalnya aksi kerusuhan itu dinilai telah membangun image negatif terhadap pariwisata Bali.
"Kami akan melakukan aksi penertiban itu, agar tidak ada lagi yang membawa pedang di jalan-jalan," kata Kapolda.
Dalam pertemuan yang digelar Gubernur Bali November lalu, yang dihadiri para muspida dan sejumlah perwakilan kelompok masyarakat, Kapolda mengakui ada dorongan kuat dari berbagai kalangan agar ormas yang selama ini kerap membuat kerusuhan dibubarkan. Tapi kata Kapolda, urusan pembubaran ormas, bukan menjadi kewenangan polisi.
"Tugas kami menjaga ketertiban masyarakat, dan mengamankan kalau ada yang membuat rusuh," katanya.
Kapolda mengatakan, Gubernur Bali telah menginsruksikan ke pemerintah kota dan kabupaten agar ikut menertibkan baliho ormas yang ada di jalan-jalan. Sebagai langkah awal, Polri akan ikut membantu menertibkan dan menurunkan baliho-baliho itu.
Menyinggung soal aksi kerusuhan pada 17 Desember lalu yang menewaskan empat orang anggota Baladika, Sugeng mengatakan apa yang dilakukan aparat kepolisian sudah sesuai dengan prosedur. Begitu pula mengenai ada yang melaporkan jajaran Polda Bali ke Komnas HAM dan Kompolnas, Sugeng menyatakan senang bila bisa menjelaskan duduk perkara sebenarnya kepada Komnas HAM.
"Kami akan jelaskan, begitu pula saksi-saksi di lapangan akan kami hadirkan untuk memberikan keterangan dan penjelasan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika