REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti menilai tidak adanya kepengurusan yang sah di tubuh Partai Golkar akan menimbulkan kerugian administratif lainnya.

Menurutnya salah satu yang akan menemui kendala adalah pengesahan perganitan Setya Novanto sebagai Ketua DPR.

"Misalnya pergantian Setya Novanto di DPR siapa gitu, sulit itu dengan sendirinya disahkan. Karena bagaimapun secara legal kedua kepengurusan partai golkar ini sudah gak punya kewenangan," katanya kepada Republika.co.id, Kamis (31/12).

Ia melanjutkan, kerugian-kerugian administratif seperti ini dengan sendirinya akan terasa oleh Golkar. Meskipun, secara faktual masih ada yang berkuasa di tubuh Partai Golkar. Tapi, yang ada saat ini hanyalah kekuasaan tanpa legalitas.

(Baca: 'Golkar tidak Bisa Disebut Partai Ilegal')

"Dengan permasalahan tersebut, sementara waktu pengganti Setya Novanto itu dianggap tidak ada," ujarnya.

Seperti diketahui, Menkumham Yasonna Laoly telah mencabut SK Kepengurusan Munas Ancol. Pencabutan SK Munas Ancol tersebut juga diiringi berakhirnya masa berlaku kepengurusan Munas Riau pada 31 Desember ini. Akibatnya, Partai Golkar saat ini tidak memiliki kepengurusan yang sah.

(Baca juga: Azis: Tak Ada Kekosongan Kepengurusan dalam Golkar)

Ikuti Whatsapp Channel Republika