“Tidak ada yang berhak untuk mengaku sebagai pengurus Partai Golkar yang sah,” kata Priyo kepada republika.co.id, Jumat (1/1). Priyo tidak sependapat dengan pandangan bahwa selama masa proses hukum berlangsung maka kepengurusan DPP Golkar Riau tetap sah.

 

Dengan posisi kekosongan kepengurusan ini, menurut Priyo, tidak ada legalitas dalam pengambilan keputusan. “Kita benar-benar masuk ke kondisi yang sangat kelam. Karena itu kita harus segera bersama-sama menyelamatkan Partai Golkar,” ungkap mantan wakil ketua DPR ini.

 

Priyo mengaku sependapat dengan usulan para tokoh senior Partai Golkar, seperti Jusuf Kalla, Akbar Tandjung, Siswono, maupun banyak tokoh lainnya yang menyarankan segera diselenggarakan munas bersama. “Saya kira ini cara agar persoalan Golkar segera terselesaikan,” kata dia.

 

Priyo khawatir jika salah kubu Golkar hasil Munas Ancol ataupun Golkar hasil Munas Bali memaksakan kehendak, maka justru akan membuat Partai Golkar makin terpuruk. Dicontohkannya, Partai Golkar hasil Munas Ancol juga saat ini sudah siap menyelengarakan munas, seperti yang diamanatkan Mahkamah Partai Golkar. Langkah ini akan dilakukan kalau kubu Golkar Munas Bali tidak merespon ajakan menyelesaikan masalah Golkar bersama-sama.

 

“Jika ini terjadi saya khawatir konflik akan semakin rumit dan menjurus pada perpecahan partai,” kata Priyo.