REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatra akan mengevaluasi manajemen sejumlah Lapas di provinsi tersebut. Hal itu menyusul kaburnya lima tahanan di Lapas Biaro Bukittinggi.

"Seperti di Lapas Biaro Bukittinggi, ini bukan kasus pertama. Ini tentu ada yang salah di dalamnya, kenapa bisa begitu. Ini yang nantinya akan kita evaluasi," kata Kepala Kantor Kanwil Kemenkum HAM Sumbar, Anssaruddin, Ahad (3/1).

Menurutnya, kaburnya tahanan tersebut, tidak lepas dari manajemen Lapas. Salah satunya, karena tidak pernah ada pembaharuan baik petugas maupun bangunan. Sehingga, ia melanjutkan, ada kejenuhan yang menyebabkan kelalaian.

"Kalau kita menyalahkan Lapas over capacity, itu hampir seluruh Lapas di Indonesia mengalaminya, saya rasa ini manajemennya yang salah," tuturnya.

Selain itu, Anssaruddin mengeluhkan desain bangunan Lapas yang berbelok-belok. Sehingga, tidak semua blok dalam Lapas bisa terpantau oleh petugas. Menurutnya, kondisi demikian dapat dimanfaatkan tahanan untuk kabur."Kalau sekarang untuk antisipasi, setiap siku blok itu kita tempatkan petugas jaga," ujarnya.

Sementara itu, Kasubid Kemanan Divisi PAS Kanwil Kemenkum HAM, Rifan menuturkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian dalam pengejaran lima tahanan yang kabur. Menurutnya, kelima tahanan tersebut berada di luar Sumbar.

"Kita dengan tim masih melakukan pengejaran. Kita akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian," kata Rifan menjelaskan.

Sebelumnya, lima tahanan di Lapas Kelas IIA Bukittinggi kabur pada Rabu (30/12) dini hari. Kepala Lapas Kelas II Bukittinggi, Tomy K menuturkan, kelima narapidana tersebut menghuni ruangan lima, blok Melati. Ia menjelaskan, kelima narapidana itu menggergaji crel kunci kamar. Kemudian memanjat dinding tralis setinggi 2,5 meter dan kawat berduri. Saat itu, ia mengatakan, hanya ada dua orang penjaga. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika