REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Nasib Golkar masih digantung pemerintah. Meski sudah mencabut Surat Keputusan yang mengesahkan Golkar kubu Agung Laksono, Kementerian Hukum dan HAM tak mengeluarkan SK lain untuk mengesahkan kepengurusan kubu mana pun.

Bendahara Umum DPP Golkar kubu Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo,  menilai  Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly cenderung menyalahgunakan kekuasaan dalam menyikapi persoalan di tubuh Partai Golkar. "Seharusnya, wewenang itu tidak digunakan untuk memecahbelah partai politik," ucapnya Senin (4/1). 

 Namun, lanjutnya, publik bisa melihat bahwa wewenang itu dijadikan alat untuk berpolitik dalam menyikapi persoalan legalitas kepengurusan Partai Golkar.

 "Kepada publik, Pemerintah ingin menunjukan posisinya yang independen. Sayang,  dengan bersikap abstain seperti itu, pemerintah sebenarnya sedang mempertontonkan perilaku konyol," ujar dia. 

  Dengan sikap seperti itu, ia menilai pemerintah bukan hanya memperuncing persoalan. Menurutnya, pemerintah sengaja mempersulit legalitas kepengurusan Partai Golkar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika