REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Priyo Budi Santoso menilai musyawarah nasional (Munas) adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Partai Golkar.

"Saat ini tidak ada salah satu kepengurusan Partai Golkar yang secara hukum dapat mewakili atau bertindak atas nama Partai Golkar, baik Partai Golkar hasil Munas Bali maupun Partai Golkar hasil Munas Jakarta," katanya di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (4/1).

Menurutnya, berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang mengembalikan kepengurusan Partai Golkar kepada Partai Golkar hasil Munas Riau tahun 2010, juga sudah domisioner per 31 Desember 2015.  Dia menilai, lembaga yang sah di Partai Golkar saat ini adalah Mahkamah Partai (MP) yang dipimpin Muladi.

"Kedua kepengurusan Partai Golkar, sama-sama mengakui keberadaan MP," katanya.

Karena itu, Priyo mendesak agar MP segera melakukan sidang untuk memutuskan langkah Partai Golkar ke depan yang sah melalui Munas. Priyo menjelaskan, DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta akan segera mengirim surat ke MP agar MP segera melakukan sidang.

"Jika MP sudah bersidang dan memutuskan Partai Golkar melakukan Munas, maka para kader yang memiliki komitmen agar Partai Golkar bersatu akan segera mempersiapkannya," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Priyo juga menyatakan memberikan apresiasi kepada para kader senior yang mendorong agar MP segera membuat keputusan Partai Golkar menyelenggarakan Munas. Mereka antara lain, Akbar Tandjung, Jusuf Kalla, dan Siswono Yudho Husodo.

"Saya juga melihat baik kader senior maupun kader junior menginginkan agar Partai Golkar segera melakukan Munas. Mungkin hanya beberapa oknum yang menginginkan agar Partai Golkar terus mengalami konflik berkepanjangan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika