REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Demokrat, Marwan Cik Asan mengatakan, defisit pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 harus dijadikan sebagai peringatan. Pasalnya, defisit anggara mencapai Rp 218,5 triliun, atau senilai 2,80 Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut dia, defisit ini tertinggi sejak 2001 dan terjadi karena target penerimaan pajak 2015 sebesar 1,294 triliun tidak tercapai. Menurutnya, penerimaan hanya sampai 84,9 persen sedangkan belanja pemerintah mencapai 91 persen.

Marwan mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kewaspadaan akan defisit dan cermat dalam mengelola dana APBN 2016. "Presiden perlu melihat kembali dengan seksama prioritas belanja agar defisit 2016 dapat lebih rendah dari 2015, atau seusai target APBN 2016 yakni 2,1 persen," kata Marwan.

Meski begitu, ia menekankan defisit yang terjadi bisa ditutupi dari pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri. Artinya, ada tanda-tanda adanya perbaikan yang signifikan.

Walau pemerintah bersemangat mempercepat perbaikan infrastruktur, ia berharap Presiden Jokowi tidak mengabaikan program yang langsung menyentuh rakyat sebagai prioritas. (MEA, Jokowi: Jangan Harap Pemerintah akan Proteksi dan Subsidi).

Marwan menambahkan, tahun 2016 dan seterusnya memang diperlukan kerja keras. Sebab, pemerintah harus menjaga prioritas program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat kecil. Hal itu dapat diseimbangkan dengan kewajiban untuk tetap menjaga agar defisit anggara tidak semakin besar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika