REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan segera melakukan pergantian (reshuffle) Kabinet Kerja jilid II agar memberikan suasana kondusif bagi situasi politik nasional guna menopang pertumbuhan perekonomian.

“Secara keseluruhan tidak baik kalau reshuffle ditunda terus. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan pergantian kabinet,” kata pengamat politik Margarito Kamis pada Senin (4/1). Apalagi, para menteri Jokowi baru saja menimbulkan kegaduhan akibat kisruh perpanjangan kontrak PT Freeport dan rekomendasi Pansus Pelindo II.

Menurut dia,  jika pergantian kabinet dilakukan secepatnya bisa menekan defisit keadilan sosial dan memberikan harapan baru bagi masyarakat. “Harus dituntaskan segera. Jangan dibiarkan terombang-ambing dengan ketidakpastian masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya, suara pergantian kabinet juga dilontarkan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. “Muhammadiyah tidak punya kepentingan dan relasi dengan partai politik manapun. Kita menyampaikan reshuffle kabinet itu sebagai respons terhadap pemerintah ke depan," ujar Haedar saat menyampaikan hasil refleksi akhir tahun PP Muhammadiyah, belum lama ini.

Haedar mengatakan, desakan reshuffle justru untuk memperkuat posisi Presiden agar dibantu menteri-menteri berkualitas. "Penekanannya betul-betul menteri yang profesional dan benar-benar keahliannnya. Di atas rata-rata, kemudian loyal kepada presiden dan wapres, tidak bertuan kepada yang lain," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika