REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Sekretaris Daerah Kota Mataram Makmur Said mengungkapkan, pemerintah kota memasukkan program perbaikan jalan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok, Lombok Barat dalam rencana APBD murni dan perubahan pada 2015. Namun, rencana itu sulit terwujud karena berdasarkan arahan pemerintah pusat, TPA tersebut bukan TPA regional.
Sehingga, perbaikan jalan tersebut tidak bisa dibiayai dari APBD Kota Mataram. Ia menuturkan, pembiayaan untuk perbaikan jalan tersebut harus dianggarkan dari pemerintah Kabupaten Lombok Barat. "Pembiayaan harus dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat," ujarnya di Mataram, Senin (4/1).
Masalah pemblokiran jalan di TPA tersebut, menurutnya merupakan rangkaian panjang dari keinginan warga agar jalan menuju TPA diaspal. Ia menuturkan, Penjabat Walikota Mataram, Putu Selly Andayani sudah berkomunikasi dengan Bupati Lombok Barat terkait pemblokiran jalan menuju TPA Kebon Kongok. "Hasil komunikasinya itu, Camat dan Kepala Desa diminta menangani," ucap dia.
Ia mengatakan Pemkot Mataram telah mengirimkan surat kepada Pemerintah Provinsi agar difasilitasi dengan Pemkab Lobar untuk diadakan pertemuan. Sekaligus berharap ada kepastian sehingga tidak menimbulkan masalah. "Kita minta pengertian Pemkab Lobar yang menyelesaikan," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Dinas Kebersihan Kota Mataram, I Gede Berata mengungkapkan sejak Jumat (1/1) kemarin, sebanyak 250 ton sampah di Kota Mataram tidak bisa terangkut dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok, Lombok Barat.
Sebabnya, warga setempat di tiga desa yaitu Banyumulek, Leleda dan Suka Makmur yang terlewati mobil pengangkut sampah menutup akses jalan mobil masuk ke TPA sejak Jumat (1/1) hingga saat ini. Mereka, menuntut perbaikan jalan kepada pemerintah daerah yang hingga kini tak kunjung terealisasi.
“Sampah tidak bisa terangkut karena ada penutupan jalan menuju TPA Kebon Kongok oleh warga setempat. Mobil tidak diizinkan masuk karena jalan disana sementara ditutup. Akhirnya mobil pengangkut sampah kembali ke kantor,” ujarnya, Senin (4/1).
Ikuti Whatsapp Channel Republika