REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemungutan suara Pilkada Kalimantan Tengah akan dilaksanakan pada 27 Januari mendatang, berdasarkan hasil pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Itu artinya, kurang lebih tiga pekan ke depan persiapan pemungutan suara mulai dari distribusi hingga sosialisasi dilakukan oleh KPU setempat.
Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Syar'i mengatakan untuk menuju pemungutan suara KPU setempat mengalami kekurangan anggaran. Pasalnya, anggaran untuk Pilkada yang sedianya digelar 9 Desember lalu telah habis terpakai mengingat Pilkada Kalteng juga sekaligus 'sharing cost' dengan Pilkada Kotawaringin Timur.
"Sebenarnya masih kita bicarakan Gubernur, masih dibawah 15 miliar rupiahlah," ungkap Syar'i di kantor KPU, Jakarta, Senin (4/1). Lantaran itu, pihaknya pun kembali mengajukan anggaran tambahan untuk Pilkada susulan guna pembiayaan distribusi logistik, pencetakan formulir C6 dan sosialiasi serta membayar PPK dan PPS yang mundur waktunya.
"PPK, PPS cuma sampai Desember. Sekarang tambah lagi, walaupun honor PPS hanya 500 ribu, tapi kan kali sekian ribu jadi susah," ujarnya. Syar'i mencontohkan, biaya PPK dan PPS yang dikeluarkan KPUD saja dalam satu bulannya mencapai 6 miliar rupiah. "Belum KPPS-nya, distribusi C6 bukan hanya mencetaknya saja, tapi mengantarnya itu juga besar biaya transportnya," ungkap dia.
Sementara, proses distribusi logistik surat suara untuk Pilkada Kalteng yang sempat sampai di desa, kini posisinya ditarik kembali di masing-masing Kabupaten, lantaran penundaan sebelumnya. Untuk itu kata dia, butuh tambahan anggaran untuk kembali mendistribusikan sampai ke desa.
"Kalteng kan satu kali setengah Jawa luasnya. Tadinya Kota Waringin Timur hanya kita support seperlima dari anggaran Pilwakotnya, sekarang 100 persen. Itu kan harus nambah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika