REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam konsolidasi kepengurusan Golkar hasil munas Bali dengan DPD I, dihasilkan kesimpulan untuk memertimbangkan merapatnya Golkar ke pemerintah.

Namun, sikap ini dinilai hanya sebagai strategi politik yang dijalankan kubu Aburizal Bakrie agar Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan hasil munas Bali.

Ketua Mahkamah Partai Golkar (MPG), Muladi mengatakan, sikap politik seperi itu hanya bagian strategi dari Aburizal Bakrie untuk meloloskan kepengurusannya di Kementerian Hukum dan HAM.

"Saya kira itu satu taktik, itu strategi politik," katanya di Jakarta, Selasa (5/1).

Selain MPG, unsur generasi muda Golkar juga menganggap sikap yang dihasilkan dari konsolidasi itu hanya bagian strategi. Tokoh generasi muda Golkar, Ahmad Doli Kurniawan mengatakan sikap itu sarat kepentingan.

Yaitu ingin menunjukkan pada pemerintah dan berharap Menkumham menerbitkan SK Kepengurusan hasil munas Bali. Padahal, konflik internal partai Golkar bermula soal dukungan pada Joko Widodo di pencalonan Presiden lalu.

Kalau kondisinya saat ini kubu Ical justru ingin merapat kepemerintah, artinya tidak ada konsistensi dari sikap hasil munas Bali.

"Tidak punya harga diri, kalau dukung pemerintah kenapa tidak dilakukan sejak awal," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika