REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sanksi FIFA kepada Indonesia terancam akan berlangsung lama. Kemungkinan itu terjadi karena sampai sekarang Kementerian Pemuda dan Olahraga (kemenpora) masih enggan untuk bergabung dengan komite Tim Ad-Hoc yang diminta FIFA.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komite Ad Hoc, Agum Gumelar usai melakukan rapat ketiga Tim Ad-Hoc di Jakarta. Agum mengaku khawatir sikap keras kepala pemerintah akan semakin memperah kondisi dunia sepak bola Indonesia. (Baca >> Erick Thohir: Sepak Bola Indonesia akan Bangkit)

"Saya bukan menakut-nakuti tapi masalah berpeluang besar dibawa ke Kongres FIFA. Kalau begini bisa jadi pencabutan sanksi FIFA baru bisa dilakukan di kongres berikutnya," kata Agum.

Dalam rapat ketiga, hanya dari pihak kemenpora yang tidak hadir memenuhi undangan. Sedangkan seluruh stokeholders sepak bola telah mengirimkan perwakilannya meski mereka itu bukan delegasi yang didaftarkan kepada FIFA. ''Namun hal ini tidak dianggap menjadi masalah karena FIFA sendiri memberikan respon positif pada rapat ketiga ini,'' ujarnya.

Namun Agum menilai keengganan pemerintah menjadi kendala besar untuk bisa mewujudkan target Tim Ad-Hoc membebaskan Indonesia dari sanksi FIFA. Apalagi pada bulan Februari mendatang, kemungkinan besar FIFA bakal membahas nasib sepak bola Indonesia dalam Kongresnya.

Kendati demikian Agum menegaskan pihaknya tidak menyerah untuk meyakinkan pemerintah terkait kedudukan Tim Ad-Hoc. Dia menyatakan salah satu cara dengan melakukan beberapa kunjungan dan komunikasi kepada semua pihak.

''Seperti Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), bahkan Tim Ad-Hoc juga akan mendatangi dan berkomunikasi dengan media,'' jelasnya.

Tidak hanya itu, kata Agum, tim Ad-Hoc berniat untuk menemui Presisen Joko Widodo. "Kami harap pak Jokowi (Joko Widodo) bisa terbuka. Kalau melihat situasi seperti ini harapan terakhur ada di presiden," kata manta ketua PSSI tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika