REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkebunan di Indonesia berkontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja. Oleh karena tu, perkebunan harus menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tangguh.
"Hari ini kita menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Kita harus mengarahkan perkebunan menjadi BUMN yang tangguh," ujar Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri di kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI, Jakarta, Rabu (6/1).
Dia menganalogikan, ketika pekerja berbicara kesejahteraan, mereka juga harus berbicara tentang kemampuan perusahaan. Serikat pekerja di perusahaan juga harus rasional. Dengan begitu, industri perkebunan Indonesia akan semakin kokoh dan terus berkembang lebih baik.
Serikat pekerja juga harus menjadikan perusahaan sebagai partner in proggres, bukan power relation. Pasalnya power relation sama halnya dengan adu kekuatan, kalau kalah mati, menang jumawa.
Hak dan kewajiban antara serikat pekerja dan perusahaan harus berjalan beriringan. Hanif pun meminta agar hubungan industrial yang kondusif ini teus dijaga.
Deregulasi yang dilakukan pemerintah termasuk pembangunan infrastruktur dan logistik untuk menekan cost bertujuan membantu meningkatkan daya saing perusahaan.
Negara juga hadir melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, rumah susun sederhana sewa (rusunawa), rumah susun sederhana milik (rusunami) dan beberapa kebijakan lain untuk pekerja.
Tantangan hari ini besar. Kesenjangan sosial ketenagakerjaan antar-sektor tinggi. “Di sektor tertentu dari segi upah misalnya. Selain itu juga antara pekerja terampil dan tidak terampil, seta pekerja di kota dan didesa,” kata Hanif.
Terkait kompetensi dan daya saing, dia berharap pekerja dan perusahaan sama-sama memiliki kesadaran untuk terus meningkatkan kompetensi.
Disamping itu, pendidikan formal dan pelatihan di balai latihan kerja (BLK) juga harus sama-sama digenjot agar para tenaga kerja mereka memiliki akses untuk terus meningkatkan kompetensi dan mendapatkan sertifikasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika