Rabu 06 Jan 2016 20:27 WIB

Kabupaten dan Kota di Sumut Diimbau Buat Asuransi Nelayan

Rep: Issha Harruma/ Red: Israr Itah
Nelayan (ilustrasi)
Foto: Antara
Nelayan (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut telah memberikan asuransi kepada 3.432 nelayan sejak 2012 lalu. Akan tetapi jumlah ini masih belum memadai.

Saat ini, kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumut Zonny Waldi, setidaknya ada 250 ribu nelayan yang tersebar di kabupaten/kota di Sumut.

Ia menyebutkan, keterbatasan anggaran adalah kendala terbesar yang dihadapi selama ini. Inilah yang kemudian membuat DKP Sumut menunda penambahan anggota asuransi nelayan pada 2015 dan baru akan melaksanakannya kembali pada 2016. 

"Kalau Sumut dan pusat (KKP) sudah, maka kami minta kabupaten/kota yang APBD-nya sudah agak tinggi untuk menyisihkankan dananya untuk asuransi nelayan sesuai kemampuan.  Selama ini belum ada kabupaten/kota yang begitu," ujar Zonny saat berbincang dengan Republika.co.id di Medan, Rabu (6/1).

Zonny menjelaskan, nelayan yang memiliki asuransi akan dilindungi hingga usia 64 tahun. Jika nelayan tersebut meninggal normal, maka keluarganya akan mendapatkan klaim asuransi sebesar Rp35 juta.

Sementara jika meninggal karena kecelakaan di laut, Zonny mengatakan keluarga dapat mengklaim uang asuransi sebesar Rp40 juta. Untuk cacat, dana asuransi maksimal yang dapat diklaim sebesar Rp20 juta.

"Kalau dia masih hidup tapi kontrak sudah habis (usia 64 tahun), polis yang disetorkan di awal sebesar Rp 4,5 juta akan dikembalikan ke dia. Dapatnya nanti di umur 64 tahun Rp5 juta. Inilah untuk jaminan hari tuanya," kata Zonny.

Ia menuturkan, ketika keluarga mengklaim, DKP mengarahkan agar dana itu digunakan untuk hal-hal produktif, seperti misalnya membuka warung.

Sumut merupakan salah satu provinsi yang memiliki program asuransi nelayan ini sebelum Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencanangkan program serupa pada 2016 ini.

Ia mengatakan program tersebut merupakan bentuk kehadiran Pemprov Sumut di tengah nelayan yang memiliki risiko tinggi saat berada di laut.

Apalagi, kata dia, nelayan kita berhadapan langsung dengan negara tetangga. Banyak nelayan yang hilang. Padahal nelayan cuma mengandalkan pemasukan dari melaut.

"Kalau mereka meninggal, keluarganya kehilangan sumber pemasukan," kata Zonny.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement