REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berdasarkan hasil kunjungan ke daerah perbatasan Maluku dan Nusa Tenggara Timur (NTT), beberapa waktu lalu, Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, memutuskan untuk meningkatkan gelar kemampuan dan kekuatan personel TNI di wilayah perbatasan. Menurut Gatot, kondisi pengamanan di daerah-daerah tersebut memang sedikit terlupakan.

Hal ini tidak terlepas dari lepasnya wilayah Timor-Timur. Pada saat itu, wilayah terluar Indonesia adalah Provinsi Timor-Timur. Namun, saat ini perlu ada penyempurnaan wilayah terluar, khususnya yang berada di Maluku Barat Daya dan NTT.

Panglima TNI menyebutkan, saat ini wilayah-wilayah terluar adalah Pulau Lirang, Pulau Wetar, Pulau Kisar, dan Pulau Leti. Semua wilayah ini berada di Laut Timor, tepatnya masuk dalam administrasi Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Selain itu, ada pula Pulau Alor, yang berada di Nusa Tenggara Timur (NTT).

''Ini yang terlupakan, khususnya dari TNI. Di tempat tersebut cuma ada dua (personil) TNI AL dan dua Babinsa (Bintara Pembina Desa), maka gelar kemampuan dan kekuatan perlu ditingkatkan,'' kata Panglima TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (7/1).

Tidak hanya minimnya personil, Gatot juga berharap adanya peningkatan kemampuan aspek radar, terutama di Pulau Saumlaki, Maluku Tenggara Barat, yang berbatasan langsung dengan Australia. ''Jika radar melihat pesawat masuk wilayah Indonesia, dia hanya bisa berdoa saja, semoga pesawat itu keluar dari Indonesia. Hal ini karena begitu disampaikan ke Kohahudnas (Komando Pertahanan Udara Nasional) untuk kirim Sukhoi, ternyata tidak bisa,'' ujar mantan Panglima Kostrad tersebut.

Untuk itu, sebagai langkah awal, TNI akan segera meningkatkan gelar kekuatan dan kemampuan serta evaluasi di daerah-daerah tersebut. Salah satu rencana jangka pendek yang akan dilakukan adalah penambahan panjang landasan aju di salah satu bandara di Pulau Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang berbatasan dengan Australia.

Setidaknya, landasan aju di bandara tersebut akan ditambah menjadi 1500 meter. Hal ini, kata Panglima TNI, hal ini sudah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa setempat. Gatot berharap, pembangunan bandara ini sudah bisa dilakukan sesegera mungkin, tentunya dengan konsultasi terlebih dahulu dengan DPR dan Pemerintah.

Terkait rencana gelar kemampuan dan kekuatan, Panglima TNI juga sudah melakukan pembicaraan dan rapat dengan tiga Kepala Staff Angkatan soal rencana tersebut. ''Mereka akan bicarakan lagi dan ditinjau dari Angkatan masing-masing. Kemudian, hal itu akan diserahkan kepada saya, baru akan ditindaklanjuti. Kami akan lihat bagaimana keputusan dari tiga Angkatan tersebut,'' ujar Panglima TNI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika