Ahad 10 Jan 2016 20:09 WIB

Megawati Malu Konsep Sukarno Dipakai Cina, Indonesia tidak

Rep: Agus Raharjo/ Red: Ilham
 Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Presiden Joko Widodo  saat pembukaan Rapat Kerja Nasional PDI-P di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Ahad (10/1). (Republika/Rakhmawaty La’lang)
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Presiden Joko Widodo saat pembukaan Rapat Kerja Nasional PDI-P di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Ahad (10/1). (Republika/Rakhmawaty La’lang)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dalam pidato politiknya di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I menceritakan pengalamannya diundang pemerintah Cina setahun lalu. Megawati mengungkapkan, kunjungannya ke Cina karena negara komunis tersebut ingin memerlihatkan cara membangun sebuah kota hanya dalam waktu singkat. Kota yang dituju adalah Shen-zhen.

Dalam kunjungan itu, Megawati mengaku terpesona dengan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Cina di Shen-zhen. Namun, pihak yang mengantarkan Megawati, salah seorang senior di Partai Komunis mengatakan tidak perlu terpesona. Sebab, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Cina mengacu pada konsep yang dilakukan Presiden Pertama RI, Sukarno. Bahkan, saat diskusi soal pembangunan dan investasi, Mega mengaku malu.

“Malu betul saya, aduh malu, malu saya Pak Jokowi,” kata Megawati di rakernas I PDIP, Ahad (10/1).

Megawati menambahkan, pembangunan singkat di Cina menggunakan konsep yang dilakukan Presiden Sukarno. Namun, pemerintah Indonesia justru meninggalkan konsep yang sudah dibuat Sukarno untuk pembangunan Indonesia.

Konsep pembangunan itulah yang justru digunakan Cina untuk mengembangkan negaranya. Di Cina, kata Megawati, investor mudah masuk karena perencanaan pembangunan sudah dilakukan dengan perencanaan yang panjang. Jadi, kalaupun ada investor yang ingin masuk, seperti tinggal memilih proyek yang akan dimasuki investasi. Tidak perlu lagi diskusi panjang.

“Nah kita, diskusi-diskusinya kalau saya ikuti geregetan. Bertahun-tahun ya itu, Poco-Poco, maju-mundur maju-mundur,” kata Megawati.

Saat ini, PDIP memang ingin mengusulkan untuk mengamandemen UUD 1945. Amandemen ini untuk mengembalikan wewenang MPR agar dapat mengeluarkan TAP MPR. Hal itu dibutuhkan agar ada pembahasan konsep pembangunan jangka panjang di Indonesia. Yaitu, pembangunan nasional semesta berencana.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement