REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- ‎Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie dikabarkan akan merapat ke pemerintahan Jokowi-JK. Jika demikian, artinya Golkar akan melepaskan diri dari Koalisi Merah Putih (KMP).

Hal ini pun ditanggapi serius oleh Ketua Dewan Pertimbangan Golkar, Akbar Tanjung. Menurut politisi senior Golkar ini, partai Beringin seharusnya tetap berada di KMP. Pasalnya, banyak hal telah diperoleh Golkar dengan berada di KMP‎.

"Masuk ke pemerintahan memang kebijakan dari partai, tapi kebijakan itu juga perlu mendengarkan dewan lain yang ada dalam tubuh partai," kata Akbar Tanjung usai acara di Rumah Jabatan Walikota Makassar, Ahad (10/1).

Menurut Akbar, pengurus partai harus melihat lebih dalam urgensi Golkar untuk masuk dalam koalisi di pemerintahan. Jangan hanya karena alasan tertentu saja, Golkar kemudian hengkang dari KMP.

"Sekarang di DPR kita memiliki fungsi cukup baik. Dengan koalisi KMP, anggota Golkar bisa berada di kursi ketua DPR," ujar Akbar.

‎Akbar menjelaskan keberadaan Golkar di luar pemerintahan pun terbilang sangat terhormat. Apalagi Golkar bisa memperjuangkan cita-cita yang menjadi agenda partai dan berbagai program untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

"Makanya harus dilihat apakah dengan masuk ke pemerintahan, Golkar masih bisa memperjuangkan programnya untuk rakyat atau tidak," jelas Akbar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika